MSA Law Firm sudah sangat berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas di ranah perdata meliputi perkara hutang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, ingkar janji serta perbuatan melawan hukum yang memasuki ranah hukum perdata.

MSA Law Firm berpengalaman dengan klien seperti usaha kecil menengah, perusahaan nasional dan perusahaan multinasional meliputi pengurusan perijinan, pembuatan draft atau dokumen perusahaan lainnya, pengurusan kontrak kerjasama dengan perusahaan lain, penanaman modal, legal audit, merger, konsolidasi, dan likuidasi badan hukum.

MSA Law Firm berdedikasi untuk membantu klien di ranah hukum dagang meliputi perizinan dagang, pembuatan kontrak, analisa kontrak, pelanggaran kontrak, mengajukan gugatan sengketa dagang.

MSA Law Firm berpengalaman dalam berkerja sama dengan bank-bank swasta dan bank milik negara di ranah hukum perbankan meliputi, pendirian bank, penggabungan bank, pembiayaan proyek, analisa dokumen bank, penanganan kasus pidana perbankan, penyelesaian kredit bermasalah, eksekusi benda jaminan, pengalihan hutang.

MSA Law Firm berpengalaman dalam membantu klien dalam mengurus pendaftaran merek, paten, hak cipta dan berpengalaman dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga.

MSA Law Firm berpengalaman dalam menghadapi perkara PKPU dan kepailitan serta memiliki tim yang solid untuk membantu terlindunginya hak-hak dari klien.

MSA Law Firm berdedikasi juga untuk membantu klien dalam proses jual beli aset, sewa menyewa, pengosongan aset dengan didukung tim yang berpengalam dan jaringan yang luas untuk memastikan peralihan aset terlaksana sesuai hukum yang berlaku.

MSA Law Firm berpengalaman dan berdedikasi untuk membantu perusahaan pencari tenaga kerja serta penyedia tenaga kerja meliputi penyusunan dan negosiasi kontrak kerja, konsultasi dan perjanjian tenaga kerja, penuntutan upah oleh tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja dan pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan.

MSA Law Firm berpengalaman dan ahli dalam bekerja dengan lembaga pemerintahan termasuk juga dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi meliputi Sengketa pemilihan umum (pemilu), sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan sengketa yang merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara.